Humas Kementerian dan Lembaga Negara yang bertugas menyampaikan informasi program dan kebijakan Pemerintah harus mengikuti dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk terus meningkatkan efektifitas kehumasan Pemerintah.
“Inilah masa dimana praktik-praktik kehumasan mendadak usang dihadapan teknologi digital yang bergerak sangat cepat,” ujar Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad di Jakarta, Rabu 19 Oktober 2016.
Karena itu, Muliman menambahkan, konsep atau paradigma tentang kehumasan harus mengikuti perkembangan teknologi komunikasi dalam menyampaikan dan mensosialisasikan program-program pemerintah. Jika tidak, humas pemerintah akan ketinggalan.
Di OJK sendiri, kata Muliaman, unit yang menangani komunikasi selain langsung berada di bawah koordinasi Ketua OJK, juga telah mengadopsi teknologi digital dalam menyebarluaskan kebijakan dan program OJK.
‘’Antara lain kami memanfaatkan kemudahan streaming internet dengan membuat berita-berita dalam bentuk gambar yang bisa diakses di youtube OJK TV.’’
OJK bersama Badan Koordinasi Humas Pemerintahpada Kamis, 20 Oktober 2016, hari ini di Jakarta, mengumpulkan lebih dari 175 pejabat Humas seluruh Lembaga Negara, Kementerian, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi Negeri, dan BUMN/BUMD untuk berdiskusi dan bertukar pikiran mengenai strategi kehumasan di era digital saat ini.
Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad dan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara hadir memberikan sambutan di acara ini yang merupakan kegiatan rutin Bakohumas.
OJK ditunjuk sebagai Wakil Ketua Pelaksana dalam jajaran Kepengurusan Bakohumas periode tahun 2015-2020.
Hadir sebagai pembicara para pakar komunikasi yang juga Founder Asia PR Silih Agung Wasesa. Donny BU Executive Director ICT Watch danKaraniya Dharmasaputra CEO & Founder, Bareksa.com. Sementara dari OJK hadir Agus Edy Siregar Deputi Komisioner Pengawasan Terintegrasi OJK dan Anggar B. Nuraini Deputi Komisioner Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK.Dalam kegiatan ini juga disampaikan mengenai perkembangan terkini sektor jasa keuanganserta kebijakan OJK yang terkait dengan program pemerintah kepada seluruh humas pemerintah. (*)
