MAKASSAR, Walikota Makassar, Danny Pomanto mendapat pembekalan khusus dari kementerian dalam negeri RI terkait langkah jitu dalam memimpin kota Makassar menuju pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktek korupsi.
Selain Danny, orientasi kepemimpinan dan penyelenggaraan pemerintah daerah ( OKPPD ) yang di gelar di Jakarta tersebut di ikuti oleh sejumlah kepala daerah dengan berbagai latar belakang pendidikan dan profesi.
” Ini kesempatan emas. Apalagi tidak semua kepala daerah diundang. Komitmen kami bersama Deng Ical sejak awal untuk melakukan perubahan mendasar di pemkot Makassar dengan prinsip pemerintahan yang bersih tanpa ada toleransi sedikit pun terhadap upaya yang cenderung mengandung unsur korupsi. Disini, kami akan mendapat banyak trik, termasuk pengalaman dari sejumlah ahli pemerintahan ” ujar Danny saat di hubungi via WhatsApp, senin ( 9/3 ).
Orientasi Kepemimpinan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (OKPPD) di gelar di Badan Diklat Kemendagri, Kalibata, Jakarta Selatan, dan dibuka langsung oleh Menteri Dalam negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo.
“Jadi tadi Pak menteri dalam arahannya meminta kepada seluruh kepala daerah di Indonesia untuk menjadi pelopor revolusi mental dan sumber inspirasi yang baik bagi rakyatnya ” lanjut Danny.
Sejak dilantik, Danny bersama wakilnya, Syamsu Rizal telah menegaskan komitmennya untuk menjadikan pemerintahannya sebagai pelopor lahirnya revolusi mental di kawasan timur Indonesia dengan menunjukkan disiplin kerja yang taat hukum, pola hidup sederhana, serta memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat.
Sementara itu, kasubag Pemberitaan humas pemkot Makassar, Muhammad Hamzah saat di konfirmasi di ruang kerjanya menjelaskan bahwa pelaksanaan OKKPD bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap dan semangat pengabdian dalam melaksanakan tugas pemerintahan daerah dalam kerangka negara kesatuan RI.
” Untuk kategori kota metropolitan, hanya dua kota yang ditunjuk sebagai perwakilan, yakni kota Makassar dan kota Bogor. Selebihnya, sejumlah bupati dan ketua DPRD ” ujar Hamzah.
Hamzah membeberkan sejumlah materi yang akan diterima seluruh peserta, yakni Demokrasi dan kebangsaan Indonesia, sistem pemerintahan nasional, sistem pemerintahan daerah, kepemimpinan dan etika pemerintahan, pengembangan ekonomi daerah, pencegahan korupsi, isu – isu aktual, best pactices penyelenggaraan pemerintahan daerah, praktek penyelenggaraan pemerintahan daerah ( olah praja) , mental, fisik, dan disiplin (MFD). (*)
