Jakarta, Berbagai harga kebutuhan masyarakat Indonesia kompak naik dalam beberapa hari terakhir. Mulai dari beras, Bahan Bakar Minyak (BBM), sampai Elpiji. DPR pun angkat suara.
Ketua Komisi VII DPR Kardaya Warnika mengkritik berbagai kebijakan yang dibuat pemerintah, utamanya soal kenaikan harga Elpiji 12 kg yang menyebabkan masyarakat beralih menggunakan Elpiji 3 kg yang disubsidi.
“Migas lagi berlomba dengan listrik. Di tempat lain beras naik, tol naik, ini seolah-olah nggak mau kalah. Timing-nya bersamaan. Jangan sampai semua masyarakat menjerit karena ini,” tegasnya di acara diskusi publik di Bakoel Koffie, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (8/3/2015).
Menurutnya, kebijakan pemerintah soal tata kelola energi harus ditata kembali. Terutama terkait pricing policy atau kebijakan penerapan harga.
“Lakukan sesuai dengan prinsip dasarnya, kalau tidak tunggulah kerepotannya. Negara harus sadar akan ini,” katanya.
Untuk antisipasi konsumsi Elpiji berlebihan, Kardaya mengatakan perlu adanya konversi ke gas alam atau gas kota. Namun begitu, perlu ada ketegasan dalam mengatur pengelolaan distribusi gas alam.
“Penyaluran gas juga harus jelas bagaimana mengaturnya. Kalo ada BUMN untuk itu (PGN), ya diatur. Disuruh untuk membuat distribusi minimal untuk daerah-daerah perumahan yang sudah tertata. Saat ini gas kota tidak dijalankan dengan baik, perlu di-review lagi,” imbuh Kardaya. (*)
