Makassar, Inspirasimakassar.com:
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar, Ir.Farouk M Betta mengemukakan, sebenarnya roda pemerintahan pasca penahanan Kepala BPKAD Kota Makassar, Erwin Hayya oleh Polda Sulsel hars berjalan dengan baik. Pemerintahan itu jangan berpatok pada orang per orang, melainkan sesuai sistem.
“Masa karena satu orang saja, pemerintahan dan pelayanan pakum. Ini kan tidak logis namanya,” tegas Aru, saat dikonfirmasi, Sabtu (3/2/2018), seperti dilansir pojok makassar.
Menurutnya, harusnya Walikota Makassar, Mohammad Danny Pomanto mengambil tindakan lebuh cepat melakukan pergantian sehingga proses pelaksanaan program dan pelaksanaan hal-hal yang sifatnya rutin di pemerintahan bisa berjalan baik, dan fungsi-fungsi pelayanan ke masyarakat terpenuhi.
“Jadi sekali lagi, pemerintahan bukan bergantung pada orang, tapi sebuah sistem. Kalau ada yang menghambat harus cepat di benahi bukan malah diperkeruh dan memperuncing persoalan,” sindirnya.
Untuk itu, Aru mengajak kepada pemerintah untuk dapat bersama-sama bekerja dengan berorientasi pada upaya melayani masyarakat. “Mekanisme penerapan (penunjukan Pelaksana Tugas BPKAD,red) itu ada aturannya dan memungkinkan untuk dilakukan. Apalagi dengan proses penahanan pak Erwin, saya pikir mari kita sama-sama lebih meluangkan waktu dengan orientasi untuk melayani masyarakat,” ucapnya.
Artinya, ada pengecualian soal jabatan lowong itu. Kalau memungkinkan dan takut dengan persoalan itu, silahkan berkonsultasi ke DPR, atau di satu tingkat diatasnya seperti Pemprov. Jika dianggap belum bisa, konsultasikan ke Kemendagri. “Pasti ada jalannya karena semua diatur dalam aturan pemerintah,” kata Aru menyarankan.
Aru juga menyinggung pernyataan Wali Kota Makassar yang seolah-olah menyalahkan Polda Sulsel atas penahanan Erwin Hayya. Harusnya, hal itu tidak perlu di perdebatkan apalagi ingin memperpanjang masalah. Panahanan yang dilakukan pihak kepolisian tentu sudah melalui pertimbangan hukum.
Sebelumnya, anggota Komisi D Bidang Kesehateraan DPRD Kota Makassar, Irwan Djafar menyarankan agar Danny Pomanto segera mengambil langkah darurat, yakni menggantikan posisi Erwin Hayya. Ia menambahkan, jika hanya persoalan Kepala SKPD yang berhalangan sehingga roda pemerintahan dianggap lumpuh, Irwan mengatakan itu sama sekali bukan alasan yang tepat.
Karena dalam setiap instansi pemerintahan bukan hanya Kepala Dinas, namun ada staf lain seperti kepala bidang dan sekertaris. “Tidak bisa seorang walikota mengatakan tanpa Erwin roda pemerintahan lumpuh, lebay namanya itu,” singgungnya. (*)
