Makassar, Inspirasimakassar.id:
Wakaf, sebuah wakaf berdasarkan hukum Islam, sering kali melibatkan tanah yang didedikasikan untuk tujuan keagamaan, pendidikan, atau sosial. Akan tetapi, banyak tanah wakaf di Indonesia saat ini tidak memiliki dokumentasi hukum yang tepat, sehingga rentan terhadap sengketa dan penyalahgunaan. Kurangnya sertifikasi ini menghambat pengelolaan dan pengembangan aset berharga ini secara efektif.
Untuk itu, Kementerian Agama dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) bekerja sama untuk mempercepat sertifikasi tanah wakaf di seluruh Indonesia. Upaya kolaboratif ini bertujuan, untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap aset wakaf, serta memastikan pemanfaatannya secara optimal untuk kemaslahatan masyarakat. Wakat di Kota makassar, misalnya.
Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Makassar, H. Irman, bersama Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Makassar, Muh. Syukur, menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dalam rangka percepatan pengurusan sertifikasi tanah wakaf. Acara ini berlangsung di Ruang Rapat Pa’ Bicara Butta, Kantor BPN Kota Makassar, Jalan A.P. Pettarani, pada Jumat (14/2/2025). Kesepakatan ini merupakan tindak lanjut dari MoU antara Menteri Agama RI dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN.
Hadir dalam kegiatan ini Plh. Penyelenggara Zakat dan Wakaf, Hasan Pinang, beserta staf, serta pejabat fungsional Analisis Kebijakan dan Arsiparis Kemenag Kota Makassar.
Dalam sambutannya, Kepala Kantor BPN Kota Makassar, Muh. Syukur, menyampaikan bahwa MoU ini menjadi langkah penting dalam mempercepat proses sertifikasi tanah wakaf di Kota Makassar.“Alhamdulillah, hari ini kita dipertemukan untuk mengikat janji dalam bentuk MoU antara Kantor Pertanahan Kota Makassar dengan Kementerian Agama Kota Makassar. Yang paling utama dari MoU ini adalah kelanjutan dan keseriusan kita dalam merealisasikannya. Meskipun tanpa MoU, Kantor BPN tetap melayani, namun dengan adanya kesepakatan ini, diharapkan proses sertifikasi tanah wakaf dapat lebih cepat. Kami telah menyediakan jalur khusus bagi instansi, tetapi tetap memperhatikan kelengkapan berkas agar sesuai dengan persyaratan yang berlaku,” ujar Muh. Syukur.
Sementara itu, Kakankemenag Kota Makassar, H. Irman, menegaskan bahwa kerja sama ini diharapkan mampu membentuk tim yang solid dalam percepatan sertifikasi tanah wakaf.
“Saya berharap dengan MoU ini, ada kolaborasi nyata antara Kemenag dan BPN, dengan pembentukan tim yang akan bergerak bersama serta saling mengingatkan. Teman-teman harus menjadikan ini sebagai target yang harus diselesaikan. Jika seluruh rumah ibadah, termasuk masjid dan tempat ibadah lainnya, telah tersertifikasi, maka kita dapat mencanangkan Makassar sebagai Kota Wakaf. Ini akan menjadi kebanggaan tersendiri, mengingat banyaknya tantangan yang dihadapi di kota ini. Semoga sinergi ini mampu mempercepat status tanah wakaf menjadi tersertifikasi dengan cepat,” ungkap H. Irman.
Ia juga menegaskan bahwa tim di Penyelenggara Zakat dan Wakaf siap bekerja maksimal untuk mempercepat proses sertifikasi tanah wakaf di Kota Makassar sesuai dengan program nasional yang telah dicanangkan.
Sebagai langkah awal implementasi MoU ini, Kantor Kementerian Agama Kota Makassar dan Kantor BPN Kota Makassar segera membentuk tim teknis yang bertugas mengidentifikasi, mendata, serta memfasilitasi proses sertifikasi tanah wakaf yang belum memiliki dokumen legal formal.
Menurut Plh. Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kemenag Kota Makassar, Hasan Pinang, percepatan sertifikasi tanah wakaf menjadi agenda prioritas yang harus segera direalisasikan.
“Kami akan melakukan sosialisasi kepada para nazhir dan pihak terkait agar mereka memahami pentingnya sertifikasi tanah wakaf. Tim teknis akan turun langsung ke lapangan untuk membantu proses administrasi dan pengajuan sertifikat. Dengan adanya dukungan penuh dari BPN, kami optimis target ini dapat tercapai,” jelas Hasan Pinang.
Kepala BPN Kota Makassar, Muh. Syukur, menegaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan mekanisme khusus untuk mempercepat sertifikasi tanah wakaf, termasuk skema layanan prioritas bagi tanah wakaf yang sudah memenuhi persyaratan administrasi.
“Kami akan mempermudah prosesnya tanpa mengurangi aspek legalitas dan ketentuan yang berlaku. Diharapkan dengan adanya sinergi yang kuat ini, sertifikasi tanah wakaf di Kota Makassar bisa lebih cepat dan optimal,” tambahnya.
Dari segi teknis, tim gabungan Kemenag dan BPN akan menggelar pertemuan berkala untuk mengevaluasi progres sertifikasi serta mengatasi kendala yang mungkin timbul di lapangan. Langkah ini diharapkan mampu mempercepat pencapaian target sertifikasi tanah wakaf sebagai bagian dari upaya memperkuat kepastian hukum dan pemanfaatan aset wakaf secara optimal.
Dengan adanya MoU ini, Kementerian Agama Kota Makassar dan BPN Kota Makassar berkomitmen untuk terus berkolaborasi dalam memastikan setiap tanah wakaf memiliki legalitas yang sah, sehingga dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya demi kemaslahatan umat. (imr)
