Andi Sudirman Sulaiman, yang saat ini menjelang usia 38 Tahun, dia lahir 25 September 1983 akan menjadi Gubernur termuda di Indonesia saat ini.
Setelah ditetapkannya Nurdin Abdullah sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, maka Wakil Gubernur akan menjadi pelaksana tugas Gubernur Sulawesi Selatan hingga ditetapkannya menjadi Gubernur definitif setelah dilakukan pelantikan nanti.
Sudirman Sulaiman yang punya latar belakang pengusaha dan dengan pendidikan teknik, tentu punya cara pendekatan berbeda dengan pendahulunya. Apatahlagi Andi Sudirman ini dikenal taat beragama, akan menjadi modal utama dalam menjalankan roda pemerintahan di Provinsi Sulawesi Selatan.
Untuk itu, ada beberapa hal yang seyogyanya perlu menjadi perhatian dan segera mendapatkan penanangan yang baik, agar stigma negatif yang terjadi sebelumnya dapat diminimalisir, paling tidak, bahwa potensi korupsi cukuplah terjadi di masa sebelumnya.
Jangan pernah ada lagi dan berupaya maksimal merubah tatanan nilai dalam birokrasi pemerintahan yang akan dipimpinnya itu ke arah yang memaknai akan pentingnya serta lebih mengutamakan etika pemerintahan. Ini adalah hal sangat urgen perlu dikenali lebih dalam di jajaran birokrasi yang sekarang ini dapat dikatakan bahwa etika berpemerintahan menjadi soal krusial yang butuh perhatian serius oleh kepala daerah.
Bila ini terus di abaikan akan tercipta degradasi nilai moral yang dalam, yang buntutnya tidak terwujud goood corporate governance — jalinan antara good government dan clean government — merupakan keniscayaan. Memungkiri atau mengabaikannya sangatlah riskan.
Oleh karena, hal riskan bagi sebuah pemerintahan, bilamana persoalan etika itu berada pada urutan bawah dari penyelenggaraan pembangunan dan kemasyarakatan dalam koridor yang disebut pemerintahan. Bukanlah hal mudah menyadarkan aparatur yang sudah sekian lama dalam zona kondisi yang “abai etika” dari hierarkhi kepemimpinan yang juga memiliki “penyakit” sama.
Haruslah diingat, bahwa institusi pemerintahan itu bukanlah lapangan kerja sama dengan lembaga lain. Pemerintaham bukan dunia usaha yang semata mata mencari untung ataupun mengejar profit, atau upaya untuk melakukan ekspansi usaha. Pemerintahan itu merupakan lapangan pengabdian kepada negara dan rakyat. Itulah mengapa mencari pemimpin pemerintahan itu melalui suatu seleksi dan eleksi dalam era sistem demokrasi.
Yang perlu di tata
Sejarah atau akan menjadi sejarah bahwa ada hal yang keliru pernah ada dan akan terkukir sejarah baru. Itu yang akan dijalani Andi Sudirman kini dan di masa esok hingga periode kepemimpinannya berakhir pada 2023. Hal yang terpenting harus dilakukan adalah, Pertama. Konsolidasi keseluruhan satuan kerja perangkat daerah sesegera mungkin.
Jangan pernah sungkan untuk melakukan penataan yang terstrukur, massif dan sistematis untuk terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam hal ini diharapkan kepada Andi Sudirman untuk berkolaborasi dengan perguruan tinggi yang punya spesifikasi jurusan atau departemen pemerintahan di perguruan tinggi.
Ini perlu dilakukan agar aparatur pemerintahan memiliki modal cukup secara keilmuan di bidang pemerintahan. Ada keyakinan yang kuat bahwa ilmu pengetahuan akan membentuk karakter diri menjadi orang baik. Saya selalu percaya, bahwa ilmu pengetahuan membentuk peradaban diri.
Itulah mengapa ilmu pengetahuan menjadi modal atau kapital penting dalam kepemimpinan. Keterampilan itu adalah hal berikutnya. Saya selalu percaya bahwa dengan pengetahuan mumpuni yang dipunyai akan lebih luas untuk berkreasi dan melahirkan inovasi.
Pemerintahan sangat berbeda dengan swasta atau dunia usaha di mana kerja dan kerja itu prioritas. Pemerintahan memerlukan kepemimpinan kuat, tegas dan kearifan dalam menghadapi persoalan. Konsolidasi pula dilakukan untuk mutasi para pemangku jabatan setelah melalui mekanisme evaluasi menyeluruh.
Kedua, oleh karena Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah telah berjalan, maka itu diselesaikan dengan sebaiknya dengan mengedepankan azas manfaat dan berkeadilan. Mengapa ini menjadi penting dikerjakan segera oleh Andi Sudirman Sulaiman, sebab ini panduan penyelenggaraan pembangunan yang harus diikuti. Tidak bisa segera di rubah meskipun seorang kepala daerah punya kewenangan diskresi yang diberikan oleh peraturan perundang undangan.
Azas manfaat yang dimaksud untuk menentukan skala prioritas mana yang didahulukan. Azas bereadilan dapat diartikan bahwa semua proyek yang ditenderkan dilakukan secara terbuka dan “menghalau” kepentingan pribadi ataupun kroni. Jangan pernah lakukan itu lagi jika tidak ingin menghadapi hal yang sama dengan sebelumnya.
Pemberian keleluasaan pada orang sama atau segelintir orang dekat, justru akan menjadi sumber persoalan kelak. Ada kata kata bijak, tidak ada orang yang akan menjadi sumber persoalan melainkan orang dekat dengan diri kita. Bukanlah orang jauh apatahlagi tak dikenali yang menjadi musuh melainkan orang yang dekat dengan diri kita, tanpa mampu kita deteksi dini.
Ketiga, bangun komunikasi dengan semua pihak dan dengarkan masukan positif dari mereka. Karena dengan itu kita akan tahu lebih banyak tentang hal apa yang mereka inginkan. Terutama dari masyarakat pers dan tokoh informal serta kalangan akademisi.
Jadikan jabatan sebagai amanah
Ini bukanlah bahasa yang sekedar lipsync. Atau menjadi bahasa pidato belaka. Bukan narasi pemanis dari sebuah orasi ber-api api. Tapi komitmen yang harus diwejawantahkan. Kala jabatan itu dijadikan sebagai milik pribadi, sehingga melakukan apa saja sekehendaknya, maka itulah biangkeladi terjadinya kerusakan, terjadinya a buse of power, terjadinya kolusi yang bermuara pada korupsi. Kedudukan dan jabatan yang disandang tidak akan pernah abadi. Tidak akan pernah berada dalam genggaman selamanya.
Ada periodisasi, ada masa berakhirnya. Jikalau itu kita sadari, pastilah kita ingin berbuat yang terbaik dan selanjutnya akan menjadi legacy, warisan nilai diri seorang pemimpin. Selain itu, pemimpin yang hebat adalah pemimpin yang mau belajar dari pendahulunya. Yang terbaik dia petik, yang kurang dan salah dia nafikan, serta berupaya untuk selalu ingat bahwa dibalik kekuasaan sementara itu akan ada pertanggungjawaban kepada rakyat selaku pemilik kedaulatan yang telah memercayakan kepemimpinan itu untuk rakyat.
Akhirnya, apa yang kita saksikan hari ini merupakan preseden dan aksiden yang menjadi pembelajaran bagi siapa saja. Baik yang tengah jadi pemimpin maupun yang akan “berebut” untuk menjadi pemimpin. (Penulis adalah, Praktisi dan Pemerhati Pemerintahan)
