Maros, Inspirasiakassar.com:
Dalam rangka membangun sinergitas yang kuat dan kokoh, serta, demi menjamin keberlangsungan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang berkualitas dan bermutu, maka Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) Kantor Cabang Makasar terus berbenah. Salah satunya, menyelenggarakan Forum Koordinasi Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan di Kabupaten Maros.
Kegiatan yang berlangsung di ruang rapat Kejaksaan Negeri Maros pada, Senin, 31 Mei 2021 ini dihadiri Kepala Kejaksaan Negeri Maros selaku Ketua Forum, Kasidatun Kejari Maros, dan Kasipidum Kajari Maros. Hadir pula Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Makassar, Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Maros, Kepala Bidang Perluasan Pengawasan dan Pemeriksaan Peserta, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta sejumlah anggota Forum Koordinasi se Kabupaten Maros.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Makassar, Greisthy E. L. Borotoding mengemukakan, fokus utama dari Forum Koordinasi Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan merupakan wadah bersama untuk membahas berbagai hal yang bersentuhan dengan penyelenggaraan JKN-KIS, khususnya dari sektor Pekerja Penerima Upah (PPU) yang didaftarkan melalui Badan Usaha (BU).
“Berdasarkan data dari Dinas Tenaga Kerja, di Kabupaten Maros selain ada 18 Badan Usaha swasta yang belum registrasi kepesertaannya, juga ada 7 Badan Usaha yang menunggak pembayaran Iuran kepesertaan. Badan Usaha ini telah ditindaklanjuti dengan pemeriksaan oleh petugas pemeriksa dan kepatuhan BPJS Kesehatan, didampingi petugas dari Dinas Tenaga Kerja. Akan tetapi, belum juga patuh sampai dengan bulan April,” jelas Greisthy E. L. Borotoding.
Pada kesempatan yang sama, Greisthy juga menyampaikan beberapa hal yang perlu mendapat dukungan dari anggota forum.
“BPJS Kesehatan sangat mengapresiasi dukungan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Maros, utamanya terkait dengan surat edaran Bapak Bupati Maros yang mewajibkan seluruh Badan Usaha dan warga masyarakat di Kabupaten Maros menjadi peserta JKN-KIS,” ujar Greisthy E. L. Borotoding, seraya mengakui, hal ini sangat membantu masyarakat, khususnya pekerja itu sendiri. Sebab, apabila memerlukan atau berkunjung ke fasilitas kesehatan, tidak perlu lagi mengeluarkan biaya, sekaligus memperoleh pelayanan kesehatan yang prima.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Maros, Joko B.Darmawan mengemukkan, koordinasi antarinstansi pemerintah, sebagai pemangku kepentingan sangat penting untuk pelaksanaan kepatuhan Program JKN-KIS. Karena Jaminan Kesehatan Nasional ini, merupakan program strategis nasional, sehingga dibutuhkan dukungan penuh dari seluruh jajaran pemerintah daerah.
“Ini adalah pertemuan awal di tahun 2021, sekaligus sebagai bentuk kerjasama Kejaksaan Negeri Maros dan BPJS Kesehatan untuk kepentingan seluruh masyarakat. Bukan hanya untuk menuntut kewajiban terkait pembayaran iuran kepesertaan saja, namun juga bagi perbaikan kualitas mutu pelayanan ke depannya bagi masyarakat,” ujar Joko. (Tiara/humas BPJS Kantor Cabang Makassar)
