![Kabid Dikdas Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan, Basri, saat memberikan sambutan pada kegiatan Workshop Perencanaan Strategis Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) hari ini di Hotel Singgasana (7 April 2016](http://www.inspirasimakassar.com/wp-content/uploads/2016/04/2.-pkb-547x360.jpg)
Makassar – Kewenangan guru terhadap siswa, menurut Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Sulsel, Basri, sangat besar. “Ketika pintu ruang kelas sudah ditutup, nasib siswa sepenuhnya di tangan gurunya,” tegasnya di hadapan 97 peserta Workshop Perencanaan Strategis Pengembangan Keprofesian Berkelanjuan yang diadakan oleh USAID PRIORITAS di hotel Singgasana, Makassar, Senin, 7/4/2016.
Menurutnya, guru yang tidak kompeten akan menciptakan siswa-siswa yang tidak kompeten pula, dan masa depan sebuah bangsa dipertaruhkan. “Apapun kurikulumnya, jika gurunya tidak kreatif dan inovatif dalam pembelajaran, tidak ada perubahan apapun dalam kualitas siswa,” tegasnya.
Ia juga sangat menyayangkan bahwa nilai Ujian Kompetensi Guru (UKG) Sulsel yang dikeluarkan oleh Kemedikbud tahun 2015 masih di bawah nilai rata-rata nasional. Nilai rata-rata ujian kompetensi guru Sulsel adalah 52,55 dibawah standar minimum yang ditargetkan secara nasional 55. “Itu dalam permainan tenis seperti memukul bola, tapi tidak sampai di atas net. Jatuh tidak sampai, tidak pernah sampai tujuan,” ujarnya prihatin.
Sementara itu Marjono, Sekretaris Komisi E DPRD Sulsel, yang mewakili DPRD mengingatkan pada para peserta yang terdiri dari para kepala dinas, para kabid dikdas, kemenag, dan lain lain dari 13 kabupaten/kota bahwa persaingan global ke depan makin tinggi. “Dibutuhkan guru-guru yang bisa mendidik yang menghasilkan kapasitas dan kualitas siswa yang bisa menyesuaikan dengan peradaban tersebut, atau kita tergilas zaman,” tegasnya.
Workshop Perencanaan Strategis Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan merupakan workshop yang bertujuan untuk menghasilkan draft perencanaan strategis pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB) yang terintegrasi dengan sumber perencanaan lainnya, seperti LPMP, LPTK, dan Dinas Pendidikan Provinsi. 13 kabupaten/kota yang hadir adalah Makassar, Bantaeng, Takalar,Maros, Parepare, Pinrang, Wajo, Soppeng, Sidrap, Enrekang, Tana Toraja, Pangkep dan Bone. (*)