Makassar, Pedomanku.id:
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Selatan, Muh.Tonang,S.Ag.M.Ag menyambut baik Rakorda yang digelar Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan. Dia mengharapkan, Rakorda yang dibuka Pj.Gubernur Sulsel, diwakili Sekda Sulsel, Jufri Rahman, di Hotel Almadera, Senin, 4 November, siang tadi menghasilkan program dan rumusan bagi kemaslahatan ummat. Hadir pula Pimpinan BAZNAS RI diwakili Bidang Koordinasi Nasional, Achmad Sudrajat.
Program dan rumusan bagi kemaslahatan ummat, demikian Muh.Tonang,S.Ag.M.Ag, tentunya sangat bersentuhan dengan niatan yang baik, khususnya para amil, dalam menjalankan roda lembaga pemerintah nonstruktural tersebut.
Karena itu, pria Bugis kelahiran Sanrego, 14 September 1974 itu, Kementerian Agama Sulawesi Selatan, tentunya menaruh harapan, sekaligus mendorong kiranya BAZNAS, baik tingkat provinsi, maupun kabupaten/kota, berkolaborasi, utamaya dalam hal pengembangan dan peningkatan ekonomi ummat.
Mantan Kakandepag Kota Makassar itu juga mendorong masyarakat, utamanya ummat Islam turut berpartisipasi, mensukseskan program program BAZNAS.
Setidaknya, jelas strata 1, Jurusan Tafsir Hadis, Fakultas Ushuluddin IAIN Alauddin Makassar (1998), ada dua program unggulan BAZNAS dari begitu banyak program, yaitu kampung zakat, dan kota wakaf.
“Bagi Kementerian Agama Sulsel, kedua program ini (kampung zakat dan kota wakaf) tentunya sangat baik bagi masyarakat. Makanya, kami terus mendorong agar antara BAZNAS dan masyarakat membangun sinergitas yang baik, sehingga hasil akhir yang diperoleh lebih baik,” harapnya.
Kampung zakat di Lakkang misalnya, sudah diresmikan Walikota Makassar, Moh.Ramdhan Pomanto di Anjungan Pantai Losari, belum lama ini.
Jika dikolaborasikan antara Kampung Zakat dan Kota Wakaf, urai Magister UIN Alauddin (2001), yang pernah juga menjabat staf Humas Kanwil Kemenag Sulsel 2004 dan Kasi Kemasjidan Bidang Penamas Kanwil Kemenag Sulsel 2009 itu, tentunya merupakan salah satu wujud komitmen baik BAZNAS, maupun Kemenag untuk memberdayakan zakat dan wakaf bagi kemaslahatan masyarakat.
Untuk itu, Kementerian Agama tidak bakal melepas tangan, melainkan akan terus hadir untuk terus mendukung dan mengembangkan program-program zakat dan wakaf sebagai bagian dari upaya pengentasan kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan di daerah ini. Kolaborasi keduanya memungkinkan terciptanya memberdayakan ekonomi umat, seperti pembukaan lapangan kerja dan mendukung kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah.
Seperti diketahui, dalam sejarah Indonesia, zakat dan wakaf telah berkontribusi dan mendukung kesejahteraan sosial. Dengan pendistribusian yang tepat dan terstruktur, keduanya dapat menjadi solusi untuk berbagai permasalahan sosial seperti kemiskinan, ketidakselarasan, dan keterbatasan akses pendidikan dan kesehatan.
Potensi zakat dan wakaf, sangat berdampak untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi umat. Melalui pemanfaatan aset wakaf yang produktif, tentunya dapat menciptakan berbagai program yang berkelanjutan dan berdampak panjang bagi masyarakat. Wakaf dapat digunakan untuk membangun fasilitas publik seperti sekolah, rumah sakit, dan tempat ibadah, yang semuanya berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Pernyataan senada dikemukakan Ketua BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan, Dr.dr.H.Kidri Alwi, M.Kes. Dia menambahkan, Rakorda kali ini melibatkan berbagai stakeholder, sehingga berjalan sesuai dengan harapan.
Dr.H.Kidri mengharapkan, Rakorda menghasilkan rekomendasi dengan tujuan bagaimana membumikan perzakatan bukan saja di Sulawesi Selatan, melainkan merambah hingga ke seluruh Indonesia.
Dalam upaya memastikan pengelolaan zakat yang amanah, BAZNAS Sulawesi Selatan terus melakukan koordinasi dan konsultasi secara intensif dengan berbagai lembaga terkait. Utamanya Kementerian Agama. Tujuannya, untuk menyamakan Persepsi Tentang Tugas dan Fungsi Pengelolaan Zakat yang baik dan benar.
Ketua BAZNAS Kota Makassar-H.Ashar Tamanggong (kaca mata)
Untuk itu, BAZNAS menekankan pentingnya tata kelola dana zakat, infak, dan sedekah dengan menerapkan prinsip 3A, yakni aman syar’i, aman regulasi, dan aman NKRI. Di dalam Aman Syar’i misalnya, Kidri mengakui terdapat 4 dimensi utama, yaitu manajemen, pengumpulan, penyaluran, dan regulasi. Sementara dalam mencapai aman NKRI, diperlukan alat ukur untuk menunjang tercapainya tujuan, yakni Indeks Zakat Nasional, Kaji Dampak Zakat, dan Nomor Identifikasi Mustahik.
“Pentingnya 3A, karena sesungguhnya di dalam tata kelola dana zakat, infak, dan sedekah yang dititipkan oleh para muzaki kepada BAZNAS dan Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ) itu sesungguhnya adalah amanah. Karena dana zakat ini amanah, maka yang menjadi concern selanjutnya adalah tata kelola yang baik dan benar,” ujarnya, seraya menambahkan, jika kepingin 3A tersebut tergapai, maka ia meminta seluruh jajaran BAZNAS menyamakan persepsi tentang tugas dan fungsi, serta marwah pengelolaan zakat dengan baik. (din pattisahusiwa-tim media banzas kota makassar)
