Makassar, Inspirasimakassar.Id: Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar, Helmy Budiman, mengemukakan, jajarannya telah melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan yang berjalan pada Organisasi Perangkat Daerah, atau OPD lingkup Pemerintah Kota Makassar. Berdasarkan data dari Bappeda Kota Makassar, realisasi belanja lingkup Pemkot Makassar mencapai 31,96 persen.
Setidaknya, ada lima OPD dengan realisasi belanja tertinggi yakni Dinas Perikanan dan Pertanian 48,88 persen, Satpol PP 48,82, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 46,22 persen, Dinas Pemadam Kebakaran 45,56 persen, dan Dinas Pendidikan 45,50 persen.
Di sisi lain, lima OPD dengan realisasi belanja terendah, yakni Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 12,62 persen, Dinas Pemuda dan Olah Raga 13,74 persen, Dinas Komunikasi dan Informatika 14,83 persen, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 14,83 persen, serta Dinas Pekerjaan Umum 15,48 persen.
Pencapaian tidak memuaskan dicatatkan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar. Hingga triwulan tiga ini penyerapan anggarannya tercatat paling rendah dibanding 51 OPD lainnya.
Dari data terakhir yang diperoleh, awal Agustus tercatat realisasi belanja Dinas Perumahan baru di posisi 12,62 persen, atau Rp9,5 miliar dari target belanja Rp75,8 miliar. Faktor yang menyebabkan penerapan anggaran di OPD tersebut masih rendah karena beberapa kegiatan tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Salah satunya, program strategis Pemkot Makassar yakni Smart Aparong atau Apartemen Lorong yang tidak berjalan. Smart Aparong rencananya dibangun di Kelurahan Maccini Sombala Kecamatan Tamalate. Anggaran yang disiapkan untuk proyek tersebut senilai Rp14 miliar, dan kini berpotensi menjadi Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa). (ozan-r)
