INSPIRASI Makassar.com, MAKASSAR – Gubernur Sulsel, DR. H. Syahrul Yasin Limpo melantik Irman Yasin Limpo sebagai Kepala Dinas Pendidikan Sulsel, di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur, Senin (5/9/2016). Irman dilantik bersamaan dengan satu pejabat administrator dan tiga pejabat pengawas di lingkup Pemprov Sulsel.
Gubernur dalam sambutannya, mengatakan, penyelenggaraan pemerintah daerah memang membutuhkan proses dinamis. Mutasi jabatan adlah hal yang biasa, namun harus sesuai proses yang ada dan berlangsung normatif.
“Irman punya prestasi di Badan Diklat, dan kita harap bisa membangun pendidikan yang lebih luas di Sulsel,” kata Syahrul.
Menurut gubernur, tantangan yang dihadapi Kepala Dinas Pendidikan Sulsel ke depan akan berat. Terutama dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Mengendalikan guru dan masalah pendidikan adalah sesuatu yang sangat berat.
“Saya pernah membangun sebuah kebanggaan di sektor pendidikan. Saat menjabat Kepala Badan Diklat, Pak Irman menerapkan para pejabat harus selesai baca tulis Al-Qur’an. Dia mampu melakukan terobosan di Badan Diklat,” ujarnya.
Ia mengakui, banyak jabatan lain yang cocok untuk Irman. Tapi, dibutuhkan pejabat yang bisa mengajarkan anak didik kita tentang masa depan.
“Pesan saya kepada kadis yang baru, setelah semua SMA menjadi kewenangan provinsi, membutuhkan tenaga, pikiran dan sistem. Harus sama antara yang di daratan dengan kepulauan. Pendidikan setelah ditarik ke provinsi harus semakin baik,” lanjutnya.
Syahrul mengungkapkan, saat ini masih ada persoalan dalam hal kompetensi guru, koordinasi kelembagaan, pengendalian pendidikan, hingga silabus. Ia mengaku sangat miris kalau misalnya anak-anak menghabiskan tiga tahun di SMA tanpa menghasilkan apa-apa, atau menghabiskan waktu empat tahun di perguruan tinggi tanpa hasil.
“Kerjasama dengan perguruan tinggi itu harus. Sekarang anak-anak kita memang harus dalam kendali penuh kita. Saya bangga lantik saya punya adik, tapi tanggung jawabnya juga besar,” tuturnya.
Sementara, Irman Yasin Limpo usai dilantik, mengatakan, pihaknya akan mengutamakan prinsip-prinsip leadership aparatur. Kemudian rencana aksi, pihaknya akan melihat dulu seperti apa RPJM yang akan disesuaikan dengan RKPD.
“Yang paling penting adalah sesuai dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, dan paling inti adalah budi pekerti kemudian pengayaan keilmuan dan orientasi terhadap pasar. Kita berharap ada kerja sama yang baik karena pendidikan ini adalah urusan negara dan urusan pemerintah, bukan internal tapi eksternal pemerintahan,” ungkap Irman. (sumber: sulselprov.go.id)
