Maros, Inspirasimakassar.id:
Bupati Maros, Chaidir Syam menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2025 ke seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Penyerahan pada Senin, 13 Januari 2025 tersebut, Bupati didampingi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Andi Davied Syamsuddin.
Usai penyerahan DPA tersebut, Bupati Maros mengemukakan, penyerahan DPA menjadi langkah awal pelaksanaan program-program prioritas yang telah dirancang dalam APBD 2025. Ia berharap seluruh OPD dapat segera merealisasikan program-program tersebut sesuai target yang telah ditentukan.
Dengan demikian, penyerahan tersbeut menandai program-program yang telah tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau APBD 2025 sudah bisa dilaksanakan. Untuk itu, semua OPD bekerja maksimal, terutama yang berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat.
Menurut mantan Ketua DPRD Maros itu, dari total anggaran yang disiapkan, terdapat tiga OPD yang mendapatkan porsi anggaran terbesar. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menjadi penerima anggaran tertinggi dengan alokasi sebesar Rp473 miliar lebih, disusul Dinas Kesehatan dengan Rp335 miliar, yang mencakup operasional dua rumah sakit (Palaloi dan Camba) serta 14 puskesmas. Sementara itu, Dinas Pekerjaan Umum menempati posisi ketiga dengan alokasi Rp167 miliar. Beli vitamin dan suplemen
Meski memiliki anggaran terbesar, beberapa komponen anggaran mengalami penurunan signifikan. Salah satunya adalah Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang turun dari Rp12 miliar menjadi hanya Rp2 miliar. Penurunan serupa juga terjadi pada DAK fisik Dinas Kesehatan, dari Rp47 miliar menjadi Rp26 miliar.
“Penurunan DAK ini merupakan kebijakan dari pemerintah pusat, terutama Kementerian Keuangan. Jadi, ini berada di luar kendali kami. Namun, Dana Alokasi Umum (DAU) yang penggunaannya tidak ditentukan mengalami kenaikan yang cukup signifikan,” urainya.
Seperti diketahui, alokasi DAK Kabupaten Maros mengalami penurunan dari Rp325 miliar lebih pada 2024 menjadi Rp311 miliar pada 2025, atau turun sebesar Rp13,4 miliar. Sebaliknya, DAU Maros mengalami kenaikan signifikan dari Rp755 miliar pada 2024 menjadi Rp809 miliar pada 2025, meningkat sebesar Rp54,3 miliar. DAU yang penggunaannya tidak ditentukan naik dari Rp580 miliar menjadi Rp682 miliar, memberikan keleluasaan lebih dalam menyusun dan menjalankan program prioritas daerah. (titi)
