Maros, Inspirasimakassar.com:
Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program JKN-KIS di wilayah Kabupaten Maros, BPJS Kesehatan Cabang Makassar menggelar Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Kabupaten Maros untuk bersinergi dalam mewujudkan UHC, Selasa (16/03) di Kantor Bupati Maros.
Acara Forum Komunikasi tersebut dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Maros yang juga dihadiri oleh Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kepala DPKAD, Kepala Dinas Sosial, Kepala Bappeda, dan Kepala Dinas Catatan Sipil. Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Kabupaten Maros, Andi Davied Syamsuddin menekankan pentingnya Program JKN-KIS selaku program strategis nasional.
“Perlu dipahami bagaimana Pemerintah khususnya Presiden memberikan fokus utama terhadap jaminan kesehatan yang menyeluruh dan efektif bagi penduduk Indonesia. Untuk itu diharapkan peran semua anggota forum untuk bersinergi agar jaminan kesehatan bagi masyarakat warga Kabupaten Marosbisa terwujud,” tegas Davied.
Pada kesempatan yang sama Kepala BPJS Kesehatan Cabang MakassarGreisthy E. L. Borotoding menyampaikan tujuan diselenggarakannya pertemuan tersebut.“Forum ini bertujuan untuk mencapai komunikasi yang baik dengan para pemangku kepentingan utamanya terkait pelaksanaan Program JKN-KIS khususnya di wilayah Kabupaten Maros, meliputi penyampaian saran dan gagasan, pemecahan masalah serta perumusan rencana kerjasama yang strategis”.
“Selain itu untuk mencapai pemahaman yang sama dalam mendukung tiga aspek penting yakni perluasan cakupan kepesertaan, peningkatan kualitas layanan kesehatan serta penegakan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku,” ungkap Greisthy.
Lebih lanjut Greisthymenjelaskan dalam Forum Komunikasi Kabupaten Marostersebut dipaparkan berbagai persoalan yang terjadi di lapangan dalam penyelenggaraan program JKN-KIS dan dilakukan diskusi untuk mendapatkan solusi sehingga dapat menjalankan JKN-KIS sebagai program strategis pemerintah.
Secara umum para anggota Forum Komunikasi menyambut baik pelaksanaan program JKN-KIS yang telah berjalan selama ini. BPJS Kesehatan dituntut untuk senantiasa memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat. Di akhir pembahasan disampaikan komitmen pemerintah daerah melalui instansi terkait dalam mendukung terselenggaranya program JKN-KIS untuk dapat mencapai UHC di Kabupaten Maros mengingat saat ini kepesertaan JKN-KIS mencapai 92,75% (Tiara)
