Makassar, Inspirasimakassar.com:
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Makassar gelar diskusi publik akhir tahun membahas “ Sinegrtitas Legislatif dan Eksekutif Menyongsong Pembangunan Daerah Tahun 2018 “, Selasa (05/12/2017), di Hotel Grand Celino Makassar.
Diskusi Publik akhir tahun hari ini menghadirkan narasumber Wakil Ketua I DPRD Makassar, Adi Rasyid Ali, Kepala Bappeda Makassar, Dr. Iriani Ridwan dan Pengamat Politik Universitas Hasanuddin, Jayadi Nas dan dimoderatori oleh Erniwati.
Wakil Ketua I DPRD Makassar, Adi Rasyid Ali mengungkapkan bahwa pemerintahan akan berjalan dengan baik jika peran eksekutif dan legislatif bersinergi sesuai dengan judul tema hari ini.
“ Kalau legislatif dan eksekutif tidak sinergi maka akan hancur sebuah pemerintahan, bahkan negara ini,” pungkas Ara sapaan akrab Legislator dari Partai Demokrat ini.
Ara menambahkan, dalam perjalanan kedua pihak tersebut adalah sebuah hal biasa jika terjadi perbedaan pendapat apalagi jika terkait dengan funsi masing-masing institusi.
“ Terkadang DPRD sering bersitegang dengan pemerintah dikarenakan tidak terjadi titik temu dan kalau ada DPRD adem-adem saja itu malah bisa jadi tanda tanya, tapi kalau ada DPRD ribut-ribut itu baru produktif,” tegasnya.
Di tempat yang sama Kepala Bappeda Makassar, Dr. H. Iriani Ridwan menjelaskan bahwa sinegritas antara legislatif dan eksekutif harus terjalin jika ingin seluruh rencana program pemerintah daerah berjalan dengan baik, sehingga ia mengaku saat ini sangat mengapresiasi legislatif dalam mengawal program pemerintah kota Makassar.
“ Pembangunan suatu daerah tertuang dalam RPJMD, nah semua itu bisa berjalan jika telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ditemukan saat reses dewan atau musrenbang,” jelas Iriani.
Sementara itu pengamat politik yang juga dosen di Universitas Hasanuddin Makassar, Jayadi Nas mengaku mengapresiasi DPRD Makassar yang mampu mengesahkan APBD Pokok Tahun Anggaran 2018. Sebab menurutnya di pembahasan APBD biasanya dibutuhkan kajian dan sinegritas yang lebih mendalam.
“ Salut kepada DPRD Makassar, APBD 2018 bisa disahkan tanpa melewati batas deadline. Namun saya mengingatkan dan meminta komitmen dewan di APBD 2019, apakah mampu disahkan juga secepat tahun ini,” tandas mantan Komisioner KPU Sulsel ini. (Adhit)
